Blog Informasi Apa Aja

25 Oktober 2013

Artikel Tentang Korupsi dan Demokrasi

Korupsi dan Demokrasi merupakan suatu yang selalu menjadi pembicara di berbagai diskusi dan forum. Silahkan disimak artikel dibawah ini.

Artikel Korupsi dan Demokrasi


Karena dalam melihat persoalan korupsi terdapat unsur-unsur kekuasaan, kepentingan publik serta kepentingan pribadi, maka kita akan memulai dengan memahami dulu sebuah sistem kekuasaan yang disebut sebagai sistem demokrasi. Kembali pada jaman Aristoteles, gagasan mengenai demokrasi ini muncul dengan pemahaman bahwa sebuah kebijakan politik itu "benar" karena mengemban kepentingan-kepentingan publik, sementara sesuatu itu "salah" apabila dilihat sebagai kepentingan pribadi semata. Demikian juga ungkapan terkenal dari Lord Acton, bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut dipastikan korup" (power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely). Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter dan menindas, kemudian dilakukan upaya kontrol terhadap kekuasaan melalui mekanisme politik berupa pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Secara teoritis, kekuasaan legislatif dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang bertugas untuk mengontrol kekuasaan eksekutif agar tetap menjadi pelayan bagi rakyat. Dengan adanya “check and balance” terhadap kekuasaan eksekutif, diharapkan tidak terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Di dalam sistem demokrasi ini, kekuasaan tertinggi diberikan kepada tangan rakyat, melalui mekanisme-mekanisme demokrasi yang terus berkembang. Di negara-negara kota di jaman Yunani kuno (polis-polis), jumlah rakyat dalam sebuah negara relatif sedikit, sehingga kekuasaan tertinggi berada dalam sebuah rapat akbar yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

Namun seiring dengan perkembangan dunia, mekanisme langsung tersebut sudah tidak memungkinkan. Apakah untuk menentukan sebuah kebijakan rakyat Indonesia yang berjumlah 210 juta orang ini harus berkumpul semua? Oleh karena itu kemudian ada mekanisme representasi, dengan melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Banyak kelemahan dengan mekanisme tersebut, walaupun sementara ini tidak ada pilihan lain untuk menggantikan mekanisme demokrasi tersebut. Amerika Serikat yang saat ini dianggap sebagai negara paling demokratis, membangun mekanisme pemilihan presiden secara langsung, parlemen yang bikameral, pemilihan umum dengan sistem distrik, dan sebagainya. Dan untuk mencapai sistem yang establish semacam itu, mereka membutuhkan waktu ratusan tahun.

Tetapi, berkaitan dengan fenomena korupsi, dalam negara-negara yang demokratis korupsi tetap terjadi (contohnya: India dan Amerika Serikat). Bahkan sebaliknya, di negara yang otoriter seperti Singapura misalnya, tingkat korupsinya relatif rendah.[1] Artinya, ada faktor lain yang turut memberi sumbangan bagi terbukanya peluang korupsi.

Korupsi sebenarnya tidak jauh dari sebuah tindakan pencurian (motif ekonomi) yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik (kekuasaan). Sehingga korupsi, seperti halnya kejahatan-kejahatan lainnya, kuat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik. Di dalam negara-negara yang demokratis, korupsi muncul untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik. Selain untuk merebut kekuasaan, juga untuk mempertahankan kekuasan.
Indonesia sendiri sedang dalam masa transisi menuju demokrasi (politik). Tetapi sudah cukup banyak kasus yang menunjukkan  bahwa dalam sebuah sistem yang demokratis, masih terjadi korupsi. Misalnya, untuk dapat menduduki jabatan bupati, seseorang harus membayar sekian milyar kepada penguasa di atasnya atau bahkan kepada anggota DPRD. Dan itu berlanjut ketika dia sudah menduduki jabatan tersebut, di mana untuk mengembalikan “investasi politik”-nya tersebut dan juga untuk mempertahankan jabatannya tersebut, dia harus melakukan korupsi dengan meminta “upeti” kepada calon pejabat di bawahnya (camat, misalnya).
Demokrasi, sebagai sebuah mekanisme/sistem masih tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ada Pemilihan Umum, ada DPR/DPRD, ada mekanisme pertanggungjawaban. Akan tetapi money politics juga masih terus berjalan. Fenomena money politics merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa untuk memperoleh kekuasaan dan juga kekayaan masih tidak bisa dikontrol oleh sistem demokrasi. Demokratisasi sebagai sebuah alat (means) dalam memperjuangkan anti korupsi harus tetap diterima. Tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Demokrasi tidak berarti musnahnya korupsi. Dalam logika yang melihat bahwa demokrasi adalah puncak dari sistem dunia, korupsi dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dikontrol.[2] Lalu, Bagaimana dengan penderitaan rakyat yang miskin akibat perilaku korupsi ? silahkan simak disini
 


[1] Meskipun harus diteliti kembali ukuran-ukuran (indikator) yang dipakai dalam menilai tingkat korupsi suatu negara. Dan harus diperhatikan juga bahwa rendahnya korupsi di Singapura bukan karena sistem otoritariannya, tetapi karena tidak adanya kesenjangan ekonomi.
[2] Lihat buku “Membasmi Korupsi” dari Klitgaard yang berjudul asli “Controlling Corruption”.


Artikel Tentang Korupsi dan Demokrasi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 komentar: