Blog Teknologi, Pendidikan, Informasi, Hiburan, Kesehatan, Islami dan Apapun Yang Bermanfaat

31 October 2013

Desentralisasi Fiskal

               Sama seperti maraknya pembicaraan tentang desentralisasi, desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi itu sendiri juga mengalami perkembangan wacana yang sangat pesat. Desentralisasi fiskal diterapkan sebagai pilihan tepat dalam pengaturan keuangan dalam satu negara. Ada begitu banyak alasan mengapa sebuah Negara mempraktekkan Desentralisasi Fiskal. Di negara-negara maju, desentralisasi fiskal diguanakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintah agar sesuai dengan kenyataan “Post welfare State”. Negara-negara yang sedang mengalami Transisi di Eropa Timur dan tengah saat ini sedang sibuk-sibuknya membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Daerah. Di Negara berkembang, desentralisasi fiskal digunakan sebagai salah satu cara untuk meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan dan ketidak efisienan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan mereka jatuh terperosok akhir-akhir ini.[1]
            Menyebarluasnya gagasan tentang desentralisasi fiskal kemudian menjadikannya sebagai pilihan kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara. Desentralisasi fiskal sendiri bila dikaitkan dengan pengaturan hubungan antara hubungan fiskal pemerintah Pusat dan daerah adalah menyangkut tentang bagaimana penegelolaan keuangan sektor pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimensi dari Desentralisasi ini meliputi empat pilar yaitu :
1.              Pendelegasian fungsi dan responsibilitas pengeluaran pada level pemerintahan.
2.              Pendelegasian sumber-sumber perpajakan.
3.              Transfer keuangan antara level pemerintahan.
4.              Pendelegasian pinjaman dan utang untuk menutupi defisit anggaran.[2]
Hal hal yang mendasar inilah yang diatur dalam desentralisasi fiskal yang diterapkan di tiap negara. Dalam perwujudannya, desentralisasi fiskal adalah sebuah paradigma keuangan dimana:
Ÿ    Pemerintah Pusat berhenti mengawasi alokasi pembiayaan Pemerintah daerah.
Ÿ    Pemerintah Pusat mengalokasikan sumber-sumber dana –distribusi pendapatan, subsidi, otoritas pinjaman- kepada pemerintah daerah dan memberikan prioritas untuk menentukan prioritas pembiayaan menurut kebutuhan warganya.
Ÿ    Pemerintah Pusat memainkan peranan menyeluruh dalam kebijakan (standart pelayanan), isu-isu modal antar-daerah, dan manajemen makroekonomi dan keuangan secara menyeluruh.[3]
Secara umum desentralisasi fiskal menyangkut tentang pendistribusian sumber-sumber keuangan kepada pemerintah daerah serta untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai prioritas kebutuhan warganya.
Ada beberapa alasan mengapa desentralisasi fiskal dijalankan oleh suatu negara terlepas dari kondisi kekhususan yang terdapat dalam negara itu seperti yang  dipaparkan diawal tentang pembahasan tentang desentralisasi fiskal sebelumnya. Alasan pemberlakuannya secara teoritik yaitu;
Ÿ    Penyediaan efektifitas dalam pemenuhan kebutuhan publik.
Ÿ    Membuat pemrintahan lebih efektif dan efisien.
Ÿ    Pengaturan Ekonomi sesuai prinsip Pasar.
Ÿ    Akselerasi konsolidasi transisi demokrasi.
Ÿ    Penguatan Integrasi nasional dan mengurangi ketegangan wilayah.
Ÿ    Memberikan akses yang baik kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya nasional.[4]
Sementara tujuan lain dari pelaksanaan desentralisasi adalah untuk pembangunan ekonomi, mobilisasi penerimaan, penguatan pemerintah daerah, pemberdayaan pemerintah daerah, pemberian otonomi serta menjaga dari dampak inefisensi pemerintahan yang dikelola secara terpusat, serta adanya kecendrungan bahwa penyeragaman tidak mampu memberikan responsibilitas, dan satu hal yang paling penting bahwa unit pemerintahan yang terkecil ini akan mampu secara optimal melakukan distribusi kepada warga negara.
Hanya saja dari beberapa kajian tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan banyak kenyataan pahit tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap satu negara. Kajian literatur yang dilakukan oleh banyak peneliti memperlihatkan bahwa pada beberapa negara Desentralisasi Fiskal memberikan hasil yang tidak hanya positif tapi juga negatif terhadap kehidupan warganya.[5]
Kajian literatur tentang pelaksanaan desentralisasi Fiskal ini juga memperlihatkan corak yang tidak seragam dalam hal pengaturan formula keuangannya, ada begitu banyak pola dalam hal ini. Pola yang beragam ini ditentukan oleh kondisi kesejarahan suatu negara, latarbelakang sosial dan budaya serta evolusi dari  masyarakatnya.[6] Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan bahwa formula pengeloaan fiskal suatu negara sangat tergantung pada pilihan ideologis, serta tarik menarik antara unit pemerintahan, unit bisnis, maupun masyarakat sipil. Kekuatan bargaining sebuah kelompok kadangkala memberikan hak prerogatif untuk menyusun formula pengelolaan fiskal suatu negara kepada kelompok tersebut.
Apa yang bisa ditarik dari tinjauan literatur ini adalah bahwa ada begitu banyak kondisi ketidakpastian yang mengiringi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ketidakpastian itu bisa berupa keberhasilan maupun kegagalannya serta ketidakpastian dalam formula pengelolaan fiskal sebuah negara. Hal ini menyiratkan untuk melakukan sebuah kajian yang sifatnya kasuistik terhadap penerapan Desentralisasi fiskal sebuah negara.


[1] Richard M Bird and Francois vailancourt (1998) Desentralisasi Fiskal di negara berkembang, hal
[2] Jamie Boex (2001) An Introductory Overview of Fiscal Relations
[3] opcit hal 4
[4] Widjayanti (2002) Indonesia’s Fiscal decentralization
[5] Richard M Bird and Francois Vailancourt (1998)
[6] Richard M bird and Francois Vailancourt (1998)

Desentralisasi Fiskal Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 comments: