Blog Teknologi, Pendidikan, Informasi, Hiburan, Kesehatan, Islami dan Apapun Yang Bermanfaat

26 October 2013

Gerakan Anti Korupsi dan Demokratisasi

Otoriterisme sejak demokrasi terpimpin dan dilanjutkan (lebih parah lagi) oleh orde baru, mengakibatkan lemahnya masyarakat vis a vis kekuatan ekonomi-politik. Akibatnya adalah, lemah pula kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap keseluruhan proses ekonomi-politik yang berlangsung. Dalam konteks inilah korupsi tumbuh seperti jamur. 
Kalau otoriterisme merupakan ladang yang subur bagi korupsi maka gerakan anti korupsi akan berhadapan langsung dengan otoriterisme. Hal ini menyebabkan gerakan anti korupsi memiliki posisi yang sama dengan gerakan demokratisasi. Dengan kata lain program gerakan anti korupsi sejalan dengan program gerakan demokratisasi.
Persoalannya sekarang adalah, bagaimana kita memahami proses demokratisasi. Persoalan utama dari demokratisasi bukan terletak pada persoalan politik yang teknis sifatnya seperti, sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll.[1] Akan tetapi pada pemberdayaan (empowerment) dari kekuatan-kekuatan masyarakat sipil agar dapat menguasai dan mengontrol seluruh proses ekonomi dan politik yang berlangsung. Bisa lewat pembentukan organisasi-organisasi masyarakat yang independen, partai-partai politik, atau organ-organ lain. Untuk pemenuhan prinsip-prinsip inilah sistem politik yang demokratis dibangun. Dalam konteks inilah kita memahami demokrasi dan demokratisasi.

Untuk itu perlu dirumuskan satu strategi dan taktik bagi gerakan anti korupsi yang sejalan dengan proses demokratisasi. Ada dua wilayah kerja dari gerakan anti korupsi,
1.       Wilayah masyarakat (Civil Society). Prinsip utama yang harus menjadi perhatian bagi gerakan anti korupsi adalah, bagaimana memberdayakan (empowerment) masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan pelaku bisnis. Dalam hal ini terkait proses penyadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi, dan pengorganisasian gerakan.
2.       Wilayah Negara (State Society/Political Society). Gerakan anti korupsi mendorong pembentukan/perubahan kebijakan dan institusi yang dapat mendorong terciptanya  sistem politik yang transparan, bersih dan demokratis, sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan kontrol.

Apa yang harus dilakukan? Darimana harus memulai?

A. Pahami Permasalahan dan Temukan Fokus

Tentu akan sangat membingungkan bila kita harus menyelesaikan semua kasus korupsi karena banyaknya kasus. Oleh karena itu pemetaan korupsi dengan memberikan prioritas menjadi penting. Tolak ukur yang paling penting adalah seberapa jauh korupsi tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dan merugikan keuangan negara.
Kita dapat menemukan satu pola umum dari korupsi yang terjadi di Indonesia, namun bukan tidak mungkin setiap daerah memiliki kekhususannya sendiri dalam kasus-kasus korupsi. Beberapa hal bisa dijadikan alasan bagi tumbuhnya perbedaan-perbedaan ini seperti perbedaan sumber daya ekonomi (atau pendapatan), budaya, kondisi kelompok-kelompok sosial, yang kesemuanya mempengaruhi pola-pola korupsi dan upaya pemberantasannya. Pemahaman yang lebih spsesifik tentang problem lokal sangat dibutuhkan.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam hal ini dipahami sebagai pembentukan sistematika kerja dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam pengertian ini pengorganisasian tidak selalu berarti formal. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan mendorong pembentukan organisasi-organisasi baru dan membangun koordinasi/jaringan kerja. Wilayah pengorganisasian dapat dilakukan di komunitas kerja (serikat-serikat pekerja,  kelompok/asosiasi profesional, asosiasi bisnis), komunitas tempat tinggal. 
 

Pembentukan organisasi anti korupsi diberbagai daerah.
 
Memerangi korupsi politik hanya bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sipil, agar  memiliki tawar-menawar politik dengan penguasa dan dapat melakukan pengawasan terhadap penyelaanggaraan negara.  Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya reformasi hukum ketatanegraan untuk mengurangi kekuasaan presiden, sehingga penyimpangan kekuasaan sedikitnya dapat diperkecil kalau ada  pembagian kekuasaan yang lebih  merata di dalam sistem politik nasional. Di sini  hal ini legislasi kebebasan kebebasan informasi sangat penting untuk memberi akses kepada masyarakat  terhadap semua informasi pemerintah, sehingga adanya transparansi penyelenggaraan negara dapat terwujud.  Dengan begitu diharapkan setiap proses pengambilan keputusan publik, senantiasa dapat melibatkan wakil-wakil dari segmen masyarakat, seperti serikat buruh, organisasi petani, LSM, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan sebagainya. Mengebiri peranserta warga negara dalam pengawasan penyelenggaraan negara sama artinya dengan  memberikan kekuasaan abssolut  kepada pejabat publik, tanpaa transparansi dan pertanggungjawaban. 
 
Mengakhiri  patronasi politik dalam bisnis barangkali harus dimulai dari organisasi profesi dan asosiasi pengusaha untuk meningkatkan standar etika di kalangan mereka. Harus ada kesadaran di kalangan pengusaha  bahwa transaksi bisnis yang kolutif dan mengabaikan hukum akan merugikan kepentingan jangka panjang bisnis mereka,  melahirkan ekonomi biaya tinggi yang membebani konsumen dan menekan upah buruh, menciptakan persaingan tidak sehat,  merusak sumberdaya alam dan seterusnya.
 
Memerangi korupsi di kalangan birokrat memerlukan kampanye massal  agar rakyat sadar akan hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Warga masyaralat korban penyalahgunaan kekuasaan publik  harus mendapat ruang di dalam sistem hukum nasional untuk dapat perlindungan hukum dan menuntut koruptor  ke pengadilan  pidana atau perdata. Barangkali dengan cara ini  masalah penegakan hukum (law enforcement) yang mandul di tangan aparat penegaak hukum, dapat disubstitusi. Reformasi lembaga  peradilan untuk memandirikan lembaga ini  (Independence of judiciary) dari pemerintah akan sangat memegang peranana penting dalam penegakan hukum tersebut.. Para hakim  jangan lagi tunduk di bawah menteri kehaakiman, tapi harus di bawah MA dan MA harus otonom terhadapa pemerintah. Independensi aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi dan apara advokat, sangat diperlukan untuk memberantas korupsi.
 
Hal itu sama pentingnya dengan  mendorong desentralisasi kekuasaan administrasi pemerintah, merampingkan birokrasi agar kenaikan gaji pegawai negeri bisa dilakukan. Kenaikan pangkat dan  pengangkatan pejabat harus bersih dari unsur nepotisme.  Harus ada kewajiban bagi pejabat negara untuk melaporkan  dan diperiksa kekayaanya, pada saat mulai dan berakhir jabatannya, serta kewajiban pejabat membuktikan harta kekayaannya bukan hasil korupsi.
 
Manakala hukuman penjara dan denda tidak lagi fungsional menyeret para koruptor seperti selama ini berlangsung, karena lembaga peradilan tidak mandiri dari kepentingan politik penguasa, maka sesungguhnya rakyat harus mencari jalan alternatif. Saya kira selain pendekatan politik, barangkali hukuman sosial dapat dipertimbangkan untuk mensubstitusi kemandulan hukum tadi. Hukuman sosial kalau berjalan secara total sesungguhnya lebih efektif dan dahsyat ketimbang hukuman penjara atau denda. Karena pada dasarnya koruptor itu paling takut kalau dipermalukan. Sanksi sosial di sini bisa saja berupa pengucilan dari lingkungan sekitar, sanksi bisnis, caci maki, hujatan dan lain sebagainya. Dengan cara demikian niscaya koruptor itu tidak bisa menikmati harta haramnya dengan tenang.
 
Penerapan sanksi sosial untuk membuat jera para koruptor di satu sisi juga menuntut adanya kode etik bersama, yang satu sama lain saling mengikat. Dalam hal ini dituntut penegakan etik di semua lapisan sosial, seperti di kalangan profesi, bisnis dan birokrasi, serta etika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Sanksi sosial demikian hanya akan efektif kalau ada kebencian yang luar biasa dari masyarakat terhadapnya. Celakanya, sekarang ini masyarakat kita yang semakin menuhankan materi  cenderung memberikan tempat istimewa kepada pejabat negara yang korup. Status sosial pejabat yang kaya raya dengan gaya hidup yang mewah, meskipun semua itu tidak mungkin dapat diperoleh dari pendapatan resminya, kedudukannya di masyarakat begitu tinggi, diidolakan dan dirubung, siapa tahu dapat kebagian limpahan rezeki. Pejabat yang royal berderma, dianggap seorang yang tinggi ahlaknya  dan karenya senantiasa  didoakan masyarakat, tanpa pernah dipertanyakan dari mana sumber dananya. Di dalam masyarakat yang demikian tentu semua orang bermimpi menjadi koruptor. Karena kalau seorang pejabat itu miskin, dianggapnya seorang yang tolol dan bodoh. Kalaupun ada kebencian terhadap mereka, paling-paling hanya kecemburuan sosial, dan kalau ada kesempatan mereka akan menirunya, bukan  membasminya.
 
Di dalam masyarakat seperti itu,  perlu ada kampanye secara besar-besaran yang melibatkan pemimpin-pemimpin informal di masyarakat untuk menyadarkan berbagai kemudlaratan yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi. Hanya mereka  yang kaya dan memiliki kekuasaan   yang dapat menikmati  keistimewaan dalam pelayanan publik atau mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bisnis. Rakyat miskin yang tidak punya uang untuk menyuap pejabat, atau menukar kekuasaan dengan uang, jangan harap mereka dapat menikmati hasil-hasil pembangunan nasional.  
 
Dalam hal ini pemberantasan korupsi, selain harus serentak secara nasional, juga harus dimulai pembersihannya dari unsur keluarga paling kecil. Dengan cara begitu, harapan  mayoritas rakyat Indonesia  untuk memiliki  pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab, barangkali secara perlahan-lahan akan terwujud.

Gerakan Anti Korupsi dan Demokratisasi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 comments: