Blog Teknologi, Pendidikan, Informasi, Hiburan, Kesehatan, Islami dan Apapun Yang Bermanfaat

21 November 2013

Akibat Korupsi dan Penyogokan Bagi Masyarakat


Korupsi mempengaruhi bagaimana uang dikelola pada tingkat masyarakat dan karenanya meliputi semua bidang  kehidupan masyarakat. Bila uang hilang, pelayanan seperti pembuangan sampah tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Sampah menumpuk di rumah dan menjadi sumber lalat dan penyakit, lalu bisa dibuang di saluran air atau pada tempat yang tidak seharusnya, sehingga menimbulkan polusi lingkungan dan banjir. Program JPS yang seharusnya  ditujukan untuk menolong kaum miskin, juga terpengaruh. Bila pemasangan listrik bergantung pada uang sogokan maka beberapa rumah  tidak akan mempunyai listrik dan artinya juga tidak memiliki akses pada kesempatan ekonomis dan saluran komunikasi – kecuali mereka bisa mengakses media dengan pergi ke rumah tetangganya atau tempat-tempat umum. Walaupun korupsi berlangsung dengan cara berbeda-beda, menjalankan peran yang berbeda dan memiliki harga yang berbeda pula, dalam semua kasus korupsi menyebabkan turunnya kualitas dan akses pada pelayanan.

Akan tetapi, ada juga cara langsung korupsi berdampak pada masyarakat miskin dan membuat mereka kecewa atau marah.

Alasan pertama adalah keuangan.

Masyarakat miskin kehilangan uang melalui korupsi. Penyogokan menghabiskan penghasilan dan menyebabkan belanja (kebutuhan) yang sedikit. Karenanya korupsi lebih terasa oleh kaum miskin daripada kaum kaya.

Survey Diagnosa memperlihatkan bahwa orang-orang kaya mengeluarkan lebih banyak uang penyuapan daripada orang-orang miskin. Pembayaran sogokan orang-orang kaya cenderung lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh orang-orang miskin.

Misalnya, di sekolah-sekolah negeri, kaum miskin rata-rata membayar Rp26,300 tiap kali mereka memberikan bayaran tidak resmi. Di Keluarahan atau kantor Kecamatan kaum miskin membayar Rp.11,200 dan untuk Catatan Sipil sebanyak Rp.71.300. Paling atas adalah BPN jumlahnya Rp.225,000. kedua adalah polisi tetapi bukan polisi lalu lintas dimana kaum miskin membayar Rp.112,000 tiap kali membayar sogokan. Polisi lalu lintas mendapatkan Rp.25,400 sebagai bayaran rata-rata dari kaum miskin.


Tabel 1. Pembagian Pembayaran Total Penyuapan Berdasarkan Pendapatan per 20%


1 (20% termiskin)
2
3
4
5 (20% terkaya)
Rumah sakit negeri (puskesmas)
28
18
17
21
17
Sekolah negeri – SD, SMP, SMU
9
15
18
28
30
Kelurahan/Kecamatan (KTP dan KK)
10
16
12
35
26
Kantor Catatan Sipil
11
26
10
28
26
Polisi Lalu Lintas
13
11
21
33
22
Polisi yang menangani kejahatan
4
7
8
8
73
Badan Pertanahan Nasional

8
3
8
5
76
Perusahaan Listrik Negara
11
44
10
9
25
Catatan: Berdasarkan atas 40 atau lebih penyogokan yang tercatat.
Sumber: Survey Diagnosa Korupsi di Indonesia,Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia


Survey Diagnosa memperlihatkan bahwa orang-orang kaya mengeluarkan lebih banyak uang penyuapan daripada orang-orang miskin. Pembayaran sogokan orang-orang kaya cenderung lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh orang-orang miskin.Akan tetapi, ada juga kasus-kasus dimana secara de facto kelompok termiskin membayar lebih banyak daripada kelompok orang kaya.

  • Di rumah sakit pemerintah, kelompok penduduk seperempat termiskin menanggung 28% pengeluaran untuk penyuapan, dan kelompok orang kaya hanya menanggung 17%. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kelompok orang miskin lebih sering menggunakan rumah sakit pemerintah daripada kelompok orang kaya. Nilai penyogokan tiap kasus adalah Rp. 6.300 bagi kelompok 20% penduduk termiskin, hampir separuh dari yang dibayar kelompok orang kaya yakni Rp. 11.400,-.
  • Dalam kasus catatan sipil, bila menyangkut pendataan penduduk seperti akte kelahiran atau pernikahan, kelompok orang miskin kenyataannya membayar suap terbanyak. Kelompok 20% penduduk termiskin rata-rata membayar Rp. 71.000, sementara kelompok  20% penduduk terkaya hanya membayar rata-rata Rp. 38.000,-
  • Untuk pendaftaran tanah, data menunjukan bahwa kelompok 20% penduduk termiskin rata-rata membayar lebih mahal daripada rata-rata yang dibayarkan oleh seluruh responden (lihat table 2). Mereka membayar lebih banyak daripada kelas menengah, namun dikalahkan oleh kelompok 20% penduduk terkaya yang membayar lebih dari Rp. 500.000 pada tiap kasus ketika mereka menyuap petugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tabel 2. Pembayaran Tidak Resmi per Kasus

Penyedia Jasa
Persentase Penyuapan per Kontak (%)
Responden total (%)
Pembayaran tidak resmi oleh kelompok 20% termiskin
Puskesmas
2,9
9,800
6,300
Sekolah Negeri
4,4
43,700
26,300
Kelurahan/Kecamatan
12,6
21,500
11,200
Kantor Catatan Sipil
15,5
38,600
71,300
Polisi Lalu Lintas
32,5
28,500
25,400
Polisi yang menangani kejahatan
20
203,500
111,700
BPN
13,7
192,700
225,000
PLN
0,8
17,200
11,800

Catatan: Berdasarkan atas 40 atau lebih penyogokan yang tercatat.
Sumber: Survey Diagnosa Korupsi di Indonesia,Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia


Bahkan bila orang miskin mengeluarkan uang lebih sedikit untuk korupsi daripada orang kaya, mereka tetap paling kesulitan menanggungnya. Mereka harus melakukan penyesuaian dalam membelanjakan uangnya. Atau, bila tuntutan suap melampaui kemampuan keuangan orang miskin, mereka harus mencari utang. Bila tidak, mereka harus menghadapi konsekuensi negatif atas ketidakmampuannya memenuhi tuntutan penyuapan, seperti pengabaian atau buruknya pelayanan dari institusi publik. Hal ini merupakan salah satu cara korupsi merugikan orang-orang miskin.

Ongkosnya bila tidak menyogok

Satu cara lain dimana korupsi membuat hidup lebih sulit lagi bagi kaum miskin ironisnya adalah dengan absennya korupsi itu sendiri, artinya jika kaum miskin menolak menyogok – dikarenakan keuangan atau moral. Berbagai akibat harus ditanggung kaum miskin termasuk tidak diikut sertakan pelayanan publik yang mutunya rendah. Ini sama dengan dihukum karena menolak untuk menyogok.

Dalam situasi kompetitif menolak membayar sogokan dapat berarti kalah kalau pesaing lainnya menyogok. Ini dapat terjadi ketika melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri atau melalui perusahaan penyalur tenaga kerja.

Kadang-kadang kaum miskin sebagai penerima pelayanan tidak mengetahui sama sekali apakah bayaran tambahan ini sebenarnya sogokan atau tidak. Di Yogyakarta, seorang anggauta masyarakat yang diwawancarai menjelaskan kalau penyedia pelayanan yang menghubungkan listrik mengatakan kalau sogokan tidak perlu tetapi ia meminta “tip” untuk para pekerja.


Untuk pemasangan listrik kelompok masyarakat Di Yogyakarta mengeluh kalau korupsi untuk menyediakan listrik merupakan beban tambahan untuk tiap rumah tangga dimana rumah tangga yang termiskin tidak mampu. Mereka menjelaskan kalau mereka tidak mendapatkan listrik atau mereka dipaksa untuk menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan listrik.



Akibat Korupsi dan Penyogokan Bagi Masyarakat Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 comments: