Blog Informasi Apa Aja

03 Desember 2013

Contoh Kasus Korupsi Di Sekolah


Siapa sih orang tua yang tak ingin anaknya pintar? Tentu semuanya. Apapun akan dilakukan, untuk mewujudkannya. Tapi, bagi keluarga-keluarga miskin, impian itu akan sulit digapai, apabila biaya pendidikan meningkat terus, juga biaya hidup lain. Bukan hanya biaya-biaya resmi yang membumbung tinggi, juga biaya tak resmi.

Tetapi selalu saja ada kesempatan untuk memiskinkan orang lain. Ambil contoh apa yang dilakukan oleh Dra. Marsini, Kepala SMU Negeri Tirtomolo. Sebagai Kepala Sekolah, Marsini  merasa punya kuasa penuh melakukan apa saja. Bulan Juni 2000, Marsini langsung memutuskan memungut uang gedung sebesar Rp. 100.000. Tidak ada orang tua atau wali murid yang memprotes. Bagi mereka, uang gedung itu dianggap sudah keputusan sekolah. Apalagi berlaku peraturan berikutnya, bahwa bagi yang tidak sanggup membayar dipersilahkan mencari sekolah lain. Wah, kalau yang dapat sekolah negeri tidak apa-apa. Tapi coba kalau sekolah swasta, makin mahallah biayanya.

Untung siswa-siswi mengetahui kejanggalan informasi itu dari orang tua atau wali mereka. Mereka tak bisa menerima kebijakan itu. Mereka lantas melakukan penyelidikan, lalu melapor ke orang tua atau wali murid masing-masing.

“Kami tidak tahu, ternyata uang gedung yang diperkenankan oleh Depdiknas hanya sebesar Rp. 35.000,-. Kami baru tahu setelah siswa-siswi kelas I dan II melakukan aksi protes atas tindakan Kepala Sekolah pada bulan Januari 2001,” papar Indarto yang seorang putrinya duduk di kelas I SMU Negeri Tirtomolo.

Bagi Indarto, uang Rp. 100.000 itu cukup besar. Penghasilannya sebagai pensiunan hanya  Rp. 350.000 per bulan, ditambah penghasilan isterinya sebagai penjahit yang rata-rata Rp. 150.000 sebulan. Porsi terbesar penghasilan itu digunakan untuk konsumsi dan sumbangan sosial.

“Untuk membayar uang gedung itu saya sampai harus ngutang lho”, ujarnya seraya tertawa ringan.

Selaku orang tua murid, Indarto menyesalkan tidak adanya kejelasan informasi dari Depdiknas. Kalau peraturan tidak diketahui oleh masyarakat luas, tetap saja akan ada upaya untuk menyelewengkannya. Masyarakat juga tak bisa melakukan pengecekan, apalagi mengontrol. Mestinya, kebijakan Depdiknas perihal ketentuan maksimal sumbangan uang gedung diberitahukan kepada orang tua/wali murid, misalnya melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3).

“Sehingga motif-motif dari praktek KKN di sekolah dapat dicegah, syukur-syukur sanggup diberantas”, tandas Indarto. Istilah KKN ini tentu mengacu kepada ‘Korupsi, Kolusi dan Nepotisme’ yang menjadi populer dalam aksi-aksi mahasiswa.

Akibat protes para siswa-siswinya, Kepala SMU Negeri Tirtomolo tak bisa mengelak lagi. Dra. Marsini mengaku bahwa pihaknya memang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memperbesar sumbangan uang gedung. Untuk mendamaikan suasana, Februari 2001 diadakan pertemuan orang antara tua/wali murid dengan para guru melalui forum BP3 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Pihak sekolah mengatakan bahwa uang yang sudah dibayar tidak bisa ditarik kembali. Tentu saja orang tua/wali murid kecewa terhadap administrasi sekolah. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya penyelesaiannya disepakati.

“Kelebihan sejumlah Rp. 65.000 akan digunakan sebagai kompensasi kelebihan ‘jam mengajar’ para guru, serta memperbaiki kamar mandi sekolah”, jelas Indarto.

Penyelesaian itu tentu menguntungkan pihak sekolah, namun sangat merugikan orang tua atau wali murid. Enak di kepala sekolah, tak enak di orang tua murid dan murid-murid. Kekecewaan tetap membekas. Orang tua atau wali murid tidak bisa melupakan bahwa sekolah mengakali mereka dengan menyembunyikan peraturan yang ada.

Merasa ingin memberikan sanksi, pihak Depdiknas Bantul mengambil tindakan. Marsini dimemutasikan ke sekolah lain. Hanya sanksi administrasi biasa, dan tidak bikin kapok.

Yang perlu diawasi lagi, tentunya, kemana Marsini pindah. Jangan sampai Ia menggunakan cara yang sama, untuk mengeruk uang orang tua murid. Sudah mutu pendidikan Indonesia tidak maju-maju, guru-gurunya doyan duit. Bagaimana murid mau menurut kepada guru? Bagaimana bisa muncul penghargaan? Gara-gara nila setitik, rusak guru sebelanga. Begitu yang berkecamuk di kepala orang tua dan murid-murid.

Tambahan lagi, murid-murid tentu juga terus berpikir, sanksi pungutan liar itu tak seberapa parah. Dan jangan-jangan, ada juga yang berpikir: “Saya nanti akan mencobanya juga deh!” Bukan hanya susu sebelanga yang bakalan rusak, juga Indonesia dan masa depan...

Bantul, ternyata tak hanya menyimpan kasus wartawan Udin yang terbunuh itu menjadi cerita. Kasus Marsini juga cerita. Cerita buruk, tentunya.

Disclaimer
 
Kisah-kisah dalam Contoh Kasus Korupsi ini ditulis berdasarkan wawancara dengan masyarakat miskin di Yogyakarta, Jakarta dan Makassar. Kisah-kisah ini bukan representatif untuk seluruh Indonesia dan juga tidak mengimplikasikan semua guru, polisi korup. Ini mewakili pilihan pengalaman-pengalaman oleh anggota masyarakat miskin sesuai dengan terpautnya mereka. Kisah-kisah ini berusaha untuk membesarkan suara mereka. Nama-nama yang dipergunakan bukan nama yang sebenarnya serta angka mata uang dan tahun hanya ilustrasi.

Contoh Kasus Korupsi Di Sekolah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Faisal Nisbah

0 komentar: